Oleh: Sahrin Hamid, Ketua Umum Gerakan Rakyat
Perjalanan menuju Merauke bukan sekadar agenda organisasi, melainkan perjalanan untuk membaca wajah Indonesia dari sisi yang paling jarang disorot. Dari Jakarta kami berangkat pada malam 11 Februari 2026, menempuh perjalanan panjang dan singgah di Jayapura sebelum akhirnya tiba di ujung timur negeri ini. Setibanya di Merauke, terasa jelas bahwa di sinilah Indonesia berdiri pada garis terdepannya—di wilayah yang sering disebut perbatasan, tetapi sejatinya adalah garda depan kedaulatan.
Merauke mengingatkan kita bahwa Indonesia tidak boleh hanya dibangun dari pusat. Jika pembangunan terpusat sementara wilayah terluar tertinggal, maka kesenjangan akan menjadi ancaman nyata bagi persatuan. Karena itu, memperkuat perbatasan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban moral dan strategis.
Kami disambut oleh jajaran Gerakan Rakyat Papua Selatan dengan penuh kehangatan. Energi yang mereka pancarkan mencerminkan harapan besar terhadap perubahan yang lebih adil. Dari bandara, kami langsung menuju Pasar Merauke—ruang ekonomi rakyat yang menjadi denyut kehidupan sehari-hari.
Di pasar tersebut, mama-mama Papua berdiri sebagai tulang punggung keluarga. Mereka menjual hasil bumi dengan ketekunan yang luar biasa. Dari buah-buahan hingga kebutuhan dapur, semua dijajakan dengan semangat bertahan dan berkembang. Kami berbelanja dari beberapa pedagang agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Ini bukan sekadar transaksi, tetapi bentuk keberpihakan nyata pada ekonomi rakyat kecil.
Namun di tengah aktivitas itu, kami juga mendengar suara kegelisahan. Sejumlah anak muda dan pekerja parkir menyampaikan aspirasi terkait akses kerja yang belum sepenuhnya adil. Kami berdialog terbuka dengan mereka. Pesan mereka sederhana namun tegas: mereka ingin kesempatan yang setara untuk bekerja dan hidup bermartabat.
Di sinilah kita melihat persoalan struktural yang tidak boleh dibiarkan. Generasi muda Papua memiliki potensi besar, tetapi belum seluruhnya mendapat ruang dalam sistem ekonomi yang ada. Lapangan kerja harus diperluas, pelatihan keterampilan harus diperkuat, dan kebijakan daerah harus berpihak pada pemberdayaan masyarakat lokal. Tanpa langkah konkret, ketimpangan hanya akan memperlebar jarak antara harapan dan kenyataan.
Perjalanan kami berlanjut ke kampung nelayan di pesisir Merauke. Di sana, para nelayan memperbaiki perahu dan mempersiapkan diri melaut dengan penuh ketekunan. Laut adalah sumber kehidupan, tetapi juga menghadirkan tantangan. Dukungan fasilitas, akses permodalan, dan penguatan sektor perikanan menjadi kebutuhan mendesak. Jika sektor ini dikelola serius, ia dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Di sebuah gubuk sederhana, anak-anak kecil berkumpul dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Kami membagikan buku dan alat tulis, sekaligus menyampaikan pesan bahwa pendidikan adalah jalan perubahan. Anak-anak Merauke berhak atas akses pendidikan yang berkualitas. Tanpa pendidikan yang memadai, kesenjangan sosial akan terus diwariskan.
Kami juga mengunjungi Kampung Payung, wilayah pesisir yang warganya secara swadaya menanam mangrove untuk melindungi pantai dari abrasi. Kesadaran ekologis yang tumbuh dari masyarakat ini patut diapresiasi. Mereka tidak menunggu proyek besar datang, tetapi bergerak dengan kemampuan yang ada demi menjaga lingkungan.
Kami membeli 200 bibit mangrove dan menanamnya bersama warga. Langkah ini menjadi simbol komitmen bahwa pembangunan harus sejalan dengan pelestarian lingkungan. Keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari keadilan ekologis. Jika lingkungan rusak, rakyat kecil yang pertama merasakan dampaknya.
Namun kenyataan sosial tetap berbicara tegas. Masih ada rumah yang belum layak huni. Akses pendidikan dan fasilitas umum masih terbatas. Harapan akan hadirnya sekolah rakyat menunjukkan kebutuhan nyata yang harus segera dijawab. Pembangunan tidak boleh berhenti pada simbol atau proyek fisik, tetapi harus menyentuh kualitas hidup masyarakat secara langsung.
Ketika kami berdiri di KM 0 Merauke, refleksi itu semakin menguat. Titik ini bukan hanya penanda geografis, melainkan simbol bahwa Indonesia dimulai dari sini. Jika wilayah terdepan tertinggal, maka ketahanan nasional ikut melemah. Perbatasan harus dipandang sebagai kawasan strategis yang menentukan wajah dan wibawa bangsa.
Sudah saatnya paradigma pembangunan diubah. Perbatasan tidak boleh lagi dianggap sebagai pinggiran. Ia harus menjadi pusat perhatian dalam kebijakan nasional. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat untuk memastikan pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan berjalan secara seimbang dan berkelanjutan.
Kehadiran negara harus diukur dari dampaknya pada rakyat. Apakah pemuda memiliki peluang kerja? Apakah anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak? Apakah keluarga hidup dalam hunian yang aman? Apakah lingkungan tetap terjaga untuk generasi berikutnya? Pertanyaan-pertanyaan ini harus menjadi parameter keberhasilan pembangunan.
Malam harinya, kami berkonsolidasi dengan jajaran Gerakan Rakyat Papua Selatan. Diskusi berlangsung penuh semangat untuk merumuskan langkah advokasi yang lebih terarah. Perjuangan ini tidak boleh berhenti pada kunjungan, tetapi harus berlanjut dalam kerja nyata dan pengawalan kebijakan.
Pesan yang kami bawa dari Merauke jelas dan tegas: tidak boleh ada wilayah perbatasan yang diperlakukan sebagai daerah kelas dua. Tidak boleh ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kedaulatan sejati bukan hanya tentang menjaga batas wilayah, tetapi tentang memastikan kesejahteraan mereka yang hidup di dalamnya.
Indonesia akan kuat jika tapal batasnya kuat. Indonesia akan dihormati jika rakyat di perbatasan hidup bermartabat. Maka memperkuat Merauke dan wilayah terluar lainnya adalah investasi strategis bagi masa depan bangsa.
Kini saatnya menjadikan perbatasan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Bukan sekadar wacana, tetapi kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat. Dari ujung timur negeri ini, suara itu terdengar jelas: Indonesia harus hadir sepenuhnya, tanpa kecuali, bagi seluruh anak bangsanya.